Kantor Lurah Bungkutoko Di Segel,DPRD Sultra Siap Gelar RDP
Kendari . Realsultra.com . Aksi protes masyarakat Bungkutoko terus berlanjut. Setelah melakukan penyegelan Kantor Lurah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja lurah, massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Sebelumnya, aksi di Kantor Lurah Bungkutoko memanas setelah lurah yang dinantikan untuk memberikan klarifikasi tidak kunjung datang menemui massa aksi. Ketiadaan tersebut memicu kekecewaan warga hingga akhirnya masyarakat mengambil langkah tegas dengan menyegel kantor lurah sebagai simbol hilangnya kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah setempat.
Dalam aksi tersebut, masyarakat juga mengecam keras sikap Lurah Bungkutoko yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi warga. Massa aksi mendesak agar pihak kelurahan segera melakukan verifikasi terhadap keanggotaan koperasi masyarakat lokal Bungkutoko yang selama ini dinilai bukan warga lokal
Menurut warga, proses verifikasi tersebut sangat penting guna memastikan hak-hak masyarakat lokal terlindungi, khususnya dalam keterlibatan pengelolaan dan aktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah Bungkutoko.
Warga berharap pemerintah setempat tidak lagi menunda penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama dan segera mengambil langkah konkret demi menjaga keadilan serta kondusivitas di tengah masyarakat.
Aksi ini turut didampingi oleh Gerakan Masyarakat Sultra (GERMAS) dan Serikat Buruh Keadilan Bersatu (SBKB), yang sejak awal mengawal tuntutan masyarakat terkait pelayanan publik serta persoalan pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Setibanya di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, massa aksi diterima oleh Ketua Fraksi IV dan selanjutnya difasilitasi dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sultra.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Sultra menyampaikan beberapa poin penting sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, di antaranya
1. DPRD Sultra akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau rapat gabungan lintas fraksi guna membahas persoalan yang terjadi secara menyeluruh.
2. Permasalahan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menjadi fokus utama yang akan dibahas dalam forum tersebut.
3. DPRD akan mengundang pihak-pihak terkait, di antaranya Ketua Komisi I, II, dan III DPRD Sultra, Lurah Bungkutoko, Dinas Tenaga Kerja, pihak PT Pelindo Kendari, Camat Nambo, serta Ketua Asosiasi Bongkar Muat untuk hadir dalam RDP.
Masyarakat berharap langkah DPRD ini dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian konflik yang terjadi, sekaligus menghadirkan solusi yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan warga Bungkutoko.
Aksi ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya menyuarakan protes, tetapi juga mendorong penyelesaian melalui jalur resmi dan dialog terbuka.
