KBM FKIP Turun ke Jalan, Suarakan 10 Tuntutan Terkait Kebijakan Pemerintah dan Pendidikan
KENDARI — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) turun ke jalan menyuarakan berbagai keresahan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan arah kebijakan pendidikan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Aksi demonstrasi tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya yang berdampak pada kelompok rentan seperti guru honorer, mahasiswa, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam orasinya, massa aksi menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran negara yang dinilai belum tepat sasaran, serta dikhawatirkan mengurangi porsi sektor fundamental seperti pendidikan.
KBM FKIP menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan bangsa. Namun, sejumlah kebijakan yang berjalan saat ini dianggap belum memberikan kepastian kesejahteraan bagi tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
Ketua DPM FKIP, Uman, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan panggilan moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika melihat adanya kebijakan yang dinilai menjauh dari kebutuhan rakyat. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional, mengingatkan pemerintah agar setiap keputusan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial, keberpihakan terhadap pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Uman.
10 Tuntutan KBM FKIP:
1. Pemberhentian pemborosan APBN
2. Penurunan harga kebutuhan pokok
3.Pemberhentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
4.Evaluasi rezim kepemimpinan nasional
5.Evaluasi kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
6.Pengalihan anggaran MBG ke sektor pendidikan
7 .Pengembalian TNI ke barak sesuai prinsip profesionalisme
8.Penolakan terhadap UU Polri
9.Evaluasi Program Koperasi Merah Putih
10.Kenaikan gaji guru honorer di seluruh Indonesia
Uman menegaskan, mahasiswa FKIP tidak ingin hanya menjadi penonton dalam dinamika kebangsaan. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tidak mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.
“Pendidikan bukan sekadar sektor pelengkap, tetapi investasi jangka panjang bangsa. Guru harus disejahterakan, mahasiswa harus didengar, dan rakyat harus merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan,” tambahnya.
Aksi tersebut berlangsung sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. KBM FKIP berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, berpihak pada pendidikan, dan menjawab kebutuhan masyarakat luas.
