Menteri Politik dan Pemerintahan BEM FKIP UHO Soroti Tingginya Harga BBM di Kabupaten Muna
Muna – Menteri Politik dan Pemerintahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Nur Syafaat, menyoroti tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kabupaten Muna yang dinilai semakin membebani masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menurut Menteri Politik dan Pemerintahan BEM FKIP UHO, kondisi harga BBM di sejumlah wilayah Kabupaten Muna perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan informasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, harga BBM eceran di beberapa desa bahkan mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Kami melihat bahwa persoalan BBM yang terjadi saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Sebagai pihak yang turut menyuarakan aspirasi masyarakat, kami merasa perlu menyampaikan kondisi ini agar segera mendapatkan solusi yang tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi yang ditemuinya di Kecamatan Tongkuno, khususnya di beberapa wilayah pedesaan, harga BBM eceran telah mencapai Rp18.000 per liter
Di Kecamatan Tongkuno, khususnya di desa kami, harga BBM eceran saat ini sudah mencapai Rp18.000 per liter. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari pada kendaraan bermotor,jelas Muhammad Nur Syafaat.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada laporan ketersediaan stok BBM, tetapi juga harus memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik hingga benar-benar dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang wajar.
Kami mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk segera turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi yang sebenarnya, memeriksa jalur distribusi BBM, serta mencari tahu faktor yang menyebabkan harga BBM di tingkat eceran masih sangat tinggi, tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, pemerintah provinsi, serta instansi pengawas lainnya untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kabupaten Muna.
Kami berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah. Tujuan kami bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan mendorong hadirnya solusi yang dapat meringankan beban masyarakat. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk BBM, dapat diakses dengan harga yang layak, tambahnya.
BEM FKIP UHO juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyampaikan informasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga permasalahan distribusi maupun harga BBM dapat segera ditangani secara bersama-sama demi kepentingan masyarakat Kabupaten Muna.
Sumber: Muhammad Nur Syafaat
