Karpet Merah Preman Menuju Kekuasaan

Di negara yang menjunjung demokrasi dan supremasi hukum, kekuasaan idealnya lahir dari integritas, kapasitas, dan kepercayaan rakyat. Namun, realitas kerap menunjukkan hal berbeda. Di berbagai daerah, figur-figur yang memiliki rekam jejak dekat dengan praktik premanisme justru semakin mudah memasuki ruang-ruang kekuasaan. Seolah ada karpet merah yang terbentang bagi mereka untuk melangkah dari jalanan menuju panggung politik.

Premanisme tidak lagi selalu identik dengan kekerasan fisik. Ia dapat berwujud dalam intimidasi, penguasaan akses ekonomi, tekanan terhadap masyarakat, hingga kemampuan mengendalikan kelompok tertentu demi kepentingan politik. Ketika praktik seperti ini dianggap lumrah dan bahkan dimanfaatkan dalam kontestasi politik, batas antara kekuatan demokrasi dan kekuatan intimidasi menjadi kabur.

Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Lemahnya penegakan hukum, pragmatisme politik, serta rendahnya kualitas kaderisasi di sejumlah institusi politik menjadi faktor yang membuka ruang bagi tumbuhnya pengaruh kelompok-kelompok tersebut. Dalam situasi tertentu, kekuatan massa dan kemampuan mobilisasi dianggap lebih penting daripada rekam jejak dan kompetensi.

Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat mulai menganggap kondisi ini sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, normalisasi premanisme dalam politik dapat mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi dan melemahkan institusi negara. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut dan tekanan tidak akan melahirkan pemerintahan yang sehat.

Karena itu, partai politik, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga ruang demokrasi dari pengaruh premanisme. Jabatan publik harus menjadi arena pengabdian, bukan hadiah bagi mereka yang mengandalkan kekuatan intimidasi atau jaringan kekuasaan informal.

Demokrasi membutuhkan pemimpin yang dihormati karena gagasan dan kinerjanya, bukan karena kemampuan menebar ketakutan. Jika karpet merah terus dibentangkan bagi premanisme, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas pemimpin, melainkan masa depan demokrasi itu sendiri.

– Editorial-

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup