Wali Kota Kendari Didesak Evaluasi Kepala Puskesmas Nambo Meski Telah Klarifikasi
KENDARI, REALSULTRA.COM – Polemik yang menyeret nama IRMAWATI Kepala UPTD Puskesmas Nambo terus menjadi perbincangan publik. Meski Kepala Puskesmas Nambo telah menyampaikan klarifikasi terkait pengelolaan dana perjalanan dinas, sejumlah kalangan menilai Pemerintah Kota Kendari tidak boleh menutup mata terhadap isu yang telah berkembang luas di tengah masyarakat.
Salah seorang tokoh masyarakat Kota Kendari mendesak Wali Kota Kendari untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Puskesmas Nambo guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat tidak semakin menurun.
Menurutnya, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut benar atau salahnya informasi yang beredar, tetapi telah menyentuh aspek tata kelola, kepemimpinan, dan harmonisasi internal di lingkungan kerja Puskesmas Nambo.
“Kalau sampai persoalan internal menjadi konsumsi publik dan menimbulkan kegaduhan, tentu ada yang harus dievaluasi. Evaluasi bukan berarti menghukum seseorang, tetapi untuk mengetahui akar persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun klarifikasi telah disampaikan, pemerintah daerah tetap perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh agar tidak muncul berbagai spekulasi yang berpotensi merugikan institusi pelayanan kesehatan maupun pihak-pihak yang terlibat.
Polemik yang berkembang belakangan ini juga memunculkan dugaan adanya ketidakharmonisan di internal Puskesmas Nambo. Bahkan, sejumlah pihak menduga informasi yang beredar ke publik berasal dari lingkungan internal sendiri. Namun hingga kini belum ada bukti resmi yang menguatkan dugaan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Puskesmas Nambo IRMAWATI telah menegaskan bahwa dana perjalanan dinas yang menjadi sorotan merupakan anggaran yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima. Ia juga membantah adanya pembayaran secara tunai sebagaimana isu yang beredar.
Meski demikian, tokoh masyarakat Dan Beberapa Lembaga Masyarakat , menilai klarifikasi semata belum cukup untuk meredam polemik yang telah berkembang. Pemerintah Kota Kendari dinilai perlu mengambil langkah konkret melalui evaluasi internal guna memastikan seluruh proses administrasi dan tata kelola berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai persoalan ini terus bergulir dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Wali Kota Kendari harus hadir untuk memastikan semuanya transparan dan tidak ada yang ditutupi,” tegasnya.
(Redaksi Realsultra.com)
